Bahan Ajar - Hukum Administrasi

5/28/2018 Bahan Ajar - Hukum Administrasi

1/14

DIKLAT

HUKUM ADMINISTRASI

OLEH

DR. ABD. RAHMAN, SH, MH.

DOSEN DPK FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS 45 MAKASSAR


2/14

TINDAKPEMERINTAHAN(Bestuurhandeling)

Tindakan atau erbuatan Yangdilakukan oleh dministrasiNegaradalam melaksanakanTugas Pemerintahan


3/14

Administrasi Negara, adalah setiaporgan atau badan yang memilikikekuasaan publik(C.F. Strong)

Tugas Pemerintahan, adalah tugas-

tugas yang tidak termasuk dalam tugasmembuat peraturan dan mengadili (TeoriSisa).

Pengertian

Administrasi Negara & Tugas Pemerintahan


4/14

MACAM-MACAM TINDAK PEMERINTAHAN(pembagian menurut Van Wijk)

1. Feitelijke handelingen

E. Utrecht: Perbuatan yang bukan

perbuatan hukum; Kuntjoro Purbopranoto: Tindakan

pemerintahan yang berdasarkan fakta;

Djenal Hoesen Koesoemahatmadja:Tindakan yang bukan tindakan hukum.


5/14

Feitelijke handelingen(Perbuatan atau tindakan materil)

==tidak diarahkan kepada suatuakibat hukum, tetapi mungkin saja dapat

melahirkan akibat hukum.

Misalnya:> pemasangan jembatan;> Penutupan jalan bagi lalulintas

berkenaan pemasangan tiang2 beton;> Menghadiri acara2 tertentu.


6/14

2.Rechtshandelingen(perbuatan hukum)

Tindakan hukum=diarahkan pdsuatu akibat hukum

Akibat Hukum=Melahirkan/meniadakan hubungan hukum


7/14

TINDAKAN HUKUM

R.J.H.M. HUIMAN

Tindakan-tindakan yang berdasarkan

sifatnya dapat menimbulkan akibat hukumtertentu, atau

Tindakan hukum adalah tindakan yangdimaksudkan untuk menciptakan hak dan

kewajiban


8/14

ISTILAH TINDAKAN HUKUM

Berasal dari Ajaran Hukum Perdata

Kemudian digunakan dalam HAN, sehingga dikenalTINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI.

H.J. ROMEIJN

Tindakan Hukum Administrasiadalah suatupernyataan kehendak yag muncul dari organadministrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk

menimbulkan akibat hukum dalam bidng hukumadministrasi (penciptan hukum baru, perubahan ataupengakhiran hubungan hukum yang ada.


9/14

KEABSAHAN

KEHENDAK PEMERINTAHTIDAK BOLEH MENGANDUNG CACAT:

Kekhilafan (dwaling);Penipun (bedrog);Paksaan (dwang)

Selin itu harus berdasarkan peraturan

perundag-undangan yang berlaku.

AKIBAT HUKUM:. Batal (Nietig);

. Dapat dibatalkan (Nietigbaar).


10/14

PERBUATAN HUKUM

PERBUATANHUKUM PRIVAT

PERBUATANHUKUM PUBLIK

PERBUATANHUKUM PUBLIKBERSEGI DUA

PERBUATANHUKUM PUBLIKBERSEGI SATU

Besluiten vanAlgemeene Strekking

Beschikkingen


11/14

Perbuatan Hukum

Perbuatan Hukum Privat Perbuatan Hukum Publik

Perbuatan hukum

publik bersegi dua

Perbuatan hukum

Publik bersegi satu

Beslui ten van Algemeene Strekking

Beschikkingen


12/14

Perbedaan delegasi & mandat

No Delegasi No Mandat

1.

2.

3

4.

5

Pelimpahan wewenang;

Kewenangan tidak dapatdijalankn secra insidentil olehorgan yang memiliki wewenangasli;

Terjdi peralihan Tanggungjawab;

Harus berdasarkan UU;

Harus tertulis.

1.

2.

3.

4.

5.

Perintah untuk melaksanakan;

Kewenangan dapat sewktu-waktudilaksnkan oleh mandans;

Tidak terjadi peralihantanggungjawab;

Tidak harus bedasarkan UU;

Dapat tertulis, dapat juga secaralisan.


13/14

Perbedaan Delegasi & Mandat(Prof. Dr. PM. Hadjon, SH)

Mandat Delegasi

A. Prosedur

pelimpahan

Dalam hubungan rutinatasan-bawahan: hal

biasa kecuali dilarangsecara tegas

Dari suatu organpemerintahn kepd organ

lain: dengan peraturanperundang-undangan

B. Tanggungjawab dan

tanggung gugat

Tetap pd pemberimandat

Tanggungjawab dantanggung gugat beralihpada delegataris

C. Kemungkinan

sipemberi

menggunakn

weweang itu lagi

Setiap saat dptmenggunakan sendiriwewenang yangdilimpahkan itu

Tidak dapatmenggunakn wewenangitu lagi kecuali setelahada pencabutan denganberpegang pada asas

contrarius actus


14/14

MEKANISME HUBUNGANPEMERINTAH DENGAN RAKYAT

Pemerintah Rakyat

Memerintah

(Fungsi/Peran)

Sarana Umum Pem. Sarana Kontrol

Perlindungan

Peranserta Masy.

Bahan Ajar - Hukum Administrasi

Documents

Transcript of Bahan Ajar - Hukum Administrasi