Bahan Presentasi Wisma Antara-24!04!13-PPBBM Bersubsidi

LNG PRICING

PENGATURAN DAN PENGAWASANBBM BERSUBSIDI

ANDY N. SOMMENG

KEPALA BPH MIGAS

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

Copyright BPH Migas 2013, All Rights Reserved

SERVING THE ARCHIPELAGO


1

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN DAN BPH MIGAS

KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

KONSUMSI BBM NASIONAL

PENGATURAN DAN PENGAWASAN

KESIMPULAN



PENDAHULUAN



PENGANTAR

Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan sumberdaya yang amat sangat penting di bidang energi, karena Migas merupakan salah satu penggerak roda perekonomian. Seiring pertumbuhan ekonomikebutuhan energi kian meningkat dari tahun ke tahun. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi Indonesia, kian marakisu krisis energi yang akar masalahnya yakni besarnya kergantungan terhadap bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi, sementara itu harga minyak bumi dari tahun ke tahun cenderung naik secara signifikan, kenaikanini salah satunya di sebabkan oleh permintaan sumber energi berupa minyak bumi sebagai konsekuensi atas pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Seiring bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan akan energi terus meningkat. Di negara-negara lain sudah mengalihkan ke energi alternatif dengan beragam teknologi tinggi. Hanya Indonesia masih beradaptasi dan masih mengandalkan minyak bumi sebagai sumber utama energi. Padahalberbagai negara telah beralih ke pemakaian energi alternatif lain, misalnya beralih ke energi baru terbarukan. Di sisi lain, produksi minyak mentah dalam negeri terus menurun setiap tahunnya.

Ada tiga kriteria utama agar kemandirian energi yang menopang ketahanan energi nasional dapat tercapai, yang pertama adalah aksesbilitas energi yaitu kemampuan untuk mendapatkan akses energi, terkait dengan ketersediaan infrastruktur. Yang kedua adalah daya beli masyarakat terhadap energi dan ketiga adalah ketersediaan energi pada sisi hilir(demand side).

Pengelolaan energi di Indonesia masih sulit mencapai tahap mandiri untuk mendukung ketahanan nasional. Sekalipun memiliki potensi cadangan energi yang relatif besar jumlah dan ragamnya, keterbatasan infrastruktur dan mekanisme subsidi menyebabkan ketahanan energi itu berjalan timpang.

Paradigma industri migas nasional saat ini haruslah beralih dari paradigma berpikir produksi-hulu (supply-side) menuju paradigma konsumsi-hilir (demand-side). Ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi energi membutuhkan penanganan dan pengelolaan energi yang lebih baik komprehensif.



4

REALISASI PRODUKSI MINYAK BUMI INDONESIA

Sumber: BP Migas



5

PRODUKSI MINYAK BUMI NASIONAL (PERKIRAAN)

1st peak 1977

2nd peak 1994

Prediksi puncak produksi

1-5 tahun

Today

Q = 22 BBO

85% of Qt

Future

Sumber: Badan Geologi - KESDM



6

6

Adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi

ISU MIGAS NASIONAL

Prediksi Produksi Minyak Indonesia (Metoda M. King Hubbert), Sumber: KESDM-2008



7

PRODUKSI GAS BUMI NASIONAL (PERKIRAAN)

peak 2023

Prediksi puncak produksi

1-5 tahun

Q = 75 TCF

Pa = 32 %

P1 = 59%

Pf = 68 %

= 160 TCF

Today

Future

Sumber: Badan Geologi - KESDM



8

8

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL(Berdasarkan UU Energi No. 30 tahun 2007)

Peningkatan

Kegiatan

Ekonomi

Ketahanan

Nasional

PERANAN ENERGI

KETAHANAN ENERGI

EKSPLORASI PRODUKSI

KONSERVASI (OPTIMASI PRODUKSI)

DIVERSIFIKASI

KONSERVASI

(EFISIENSI)

SUPPLY SIDE

POLICY

DEMAND SIDE

POLICY

JAMINAN PASOKAN

PENINGKATAN KESADARAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

HARGA ENERGI

SHIFTING PARADIGM

SUBSIDI LANGSUNG

MENUJU HARGA KEEKONOMIAN



9

PERAN MIGAS TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL

Sumber: KESDM



10

DASAR HUKUM BPH MIGAS



UU No. 22/2001

Perpres No. 71/2005

Keppres No. 86/2002

PP No. 36/2004

Peraturan Lainnya

PP No. 67/2002

JO

PP 49 /2012

PP No. 1/2006

TUGAS , FUNGSI DAN WEWENANG BPH MIGAS

FUNGSI

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM agar terjamin di seluruh wilayah NKRI dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir;

Meningkatkan pemafaatan gas bumi di dalam negeri.

WEWENANG

Menetapkan kewajiban badan usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan pada daerah terpencil;

Menetapkan volume alokasi cadangan BBM masing-masing badan usaha;

Menetapkan pemanfaatan fasilitas bersama untuk mengoptimalkan infrastruktur pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;

Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa

Menetapkan dan memberlakukan Sistem Informasi dan Akun Pengaturan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus

Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai Besaran Iuran Badan Usaha

Memberikan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sesuai dengan Rencana Induk



Mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM.

Mengatur dan menetapkan cadangan BBM nasional.

Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM.

Mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

STATUS DAN PERAN BADAN PENGATUR



Status

Lembaga Pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya bersifat independen.

Peran

Regulatory Body, membuat aturan main yang sehat, wajar dan transparan.

Supervisory Body, mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas.

Dispute Resolution Body, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan usaha hilir migas.

Regulatory Body

Supervisory Body

Dispute Resolution Body

PEMANGKU KEPENTINGAN BADAN PENGATUR



3 Pemangku Kepentingan

Pemerintah, mengawasi dan membuat aturan main yang sehat, wajar dan transparan.

Badan Usaha, melaksanaan kegiatan usaha hilir migas dengan efisien dan efektif sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang wajar .

Masyarakat/Konsumen, mendapat kan pelayanan dan harga yang wajar.

Badan Usaha

Masyarakat/

Konsumen

Pemerintah

VISI

MISI

REGIONAL

LINGKUNGAN STRATEGIS

NASIONAL

GLOBAL

PENGATURAN

PENGAWASAN

KOMITE/KA.

BPH MIGAS

BIDANG

SEKRETARIAT

INDUSTRI HILIR MIGAS KOMPETITIF, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN SEHAT

KETERSEDIAAN / TIDAK ADA KELANGKAAN BBM

PENINGKATAN PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI UNTUK PEMB.INFRASTRUKTUR

KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS YANG BERKEMBANG EFISIEN, EFEKTIF,

SEHAT DAN TRANSPARAN

SASARAN

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

PENINGKATAN KEBUTUHAN BBM DAN GAS BUMI.

KETERBATASAN INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI BBM DAN GAS BUMI.

KETERBATASAN PASOKAN BBM DAN GAS BUMI.

PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI.

KETERBATASAN SDM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN RANTAI PASOK BBM.

PERMASALAHAN

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDITRIBUSIAN BBM.

PENGAWASAN, PERENCANAAN SUPPLY-DEMAND, MONITORING DAN EVALUASI, PEMBANGUNAN SISTEM.

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR RANTAI PASOK BBM DAN GAS BUMI, PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI.

PENYUSUNAN PERATURAN/ PEDOMAN YANG DITERBITKAN BPH MIGAS.

TERJAMINNYA KEPASTIAN INVESTASI OLEH BADAN USAHA SERTA HARGA YANG DAPAT TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT.

ARAH KEBIJAKAN

KONDISI YANG DIINGINKAN:

TUPOKSI BPH MIGAS

INSTRUMEN INPUT

(LANDASAN YURIDIS)

ARAH KEBIJAKAN BPH MIGAS



KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS



PASAL 5 AYAT 2 - UU NO. 22 TAHUN 2001

KEGIATAN USAHA HILIR YANG MENCAKUP:

PENGOLAHAN;

PENGANGKUTAN;

PENYIMPANAN;

NIAGA

PASAL 7

(1) KEGIATAN USAHA HILIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT 2 DILAKSANAKAN DENGAN IZIN USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 20.

(2)KEGIATAN USAHA HILIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT 2 DISELENGGARAKAN MELALUI MEKANISME USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN.

KEGIATAN USAHA HILIR

KILANG



POLA SUPLAI & DISTRIBUSI BBM NASIONAL

Keterangan

: Unit Pengolahan/Kilang

: Jalur Distribusi BBM

: Depot-depot BBM

: Transit Terminal

: Terminal Back Loading

BITUNG

SABANG

KRUENG RAYA

LHOK SEUMAWE

UP. I - PKL. BRANDAN

LAB. DELI

UP. II - DUMAI

SIAK

MEULABOH

SIBOLGA

G. SITOLI

TT. TLK.

KABUNG

BENGKULU

JAMBI

PANJANG

UP. III - PLAJU

P. NATUNA

P. BATAM

SEMARANG

SURABAYA

CAMPLONG

MENENG

TT. TLK

MANGGIS

AMPENAN

BIMA

BADUNG

REO

ENDE

WAINGAPU

MAUMERE

L. TUKA

KALABAHI

ATAPUPU

DILI

KUPANG

SAUMLAKI

DOBO

TUAL

FAK - FAK

NABIRE

MERAUKE

JAYAPURA

BIAK

SERUI

MANOKWARI

SORONG

BULA

MASOHI

NAMLEA

SANANA

PABUHA

UP. IV

CILACAP

PONTIANAK

SINTANG

SAMPIT

CILIK RIWUT

PKL.BUN

P. PISANG

BANJARMASIN

BALIKPAPAN

SAMARINDA

TARAKAN

TOLI - TOLI

MOUTONG

DONGGALA

PARIGI

POSO

GORONTALO

KOLONDALE

PALOPO

TAHUNA

KOTA BARU

PARE - PARE

P. SAMBU

BONTANG

PLUMPANG

UP.VI

BALONGAN

LUWUK

KENDARI

KOLEKA

RAHA

BAU -BAU

UJ. PANDANG

SUBUNG

TT.

WAY AME

TOBELO

TERNATE

BANGGAI

KALBUT

IMPORT

IMPORT

TT.

TG. GEREM/MERAK



18

KONSUMSI BBM NASIONAL



KONSUMSI BBM NASIONAL TAHUN 2007 - 2011

Sumber : BPH Migas, 2012

Juta KL

Konsumsi BBM TAHUN 2007- 2011



20

Konsumsi BBM Non Subsidi Th. 2007 - 2011

(Sumber : BPH Migas, 2012)

Konsumsi BBM Non Subsidi dari tahun ketahun menunjukkan kenaikan konsumsi, pada tahun 2008 naik 2% bila dibandingkan dengan tahun 2007, dan seterusnya tahun 2009 naik 10%, tahun 2010 naik 3% dan tahun 2011 naik 10%.

KONSUMSI BBM NON SUBSIDI



Sumber : BPH Migas, 2012

Konsumsi BBM NON SUBSIDI PER PRODUK

(lanjutan)



KUOTA APBNP 1, APBNP 2, REALISASI TAHUN 2012 VS KUOTA 2013



KUOTA APBNP 1, APBNP 2, REALISASI TAHUN 2012 VS KUOTA 2013



KONDISI PENYALURAN BBM SUBSIDI

JANUARI S.D MARET 2013



PERBANDINGAN REALISASI BBM JENIS TERTENTU

TAHUN 2012, KUOTA TAHUN 2013 DAN REALISASI JAN s.d MAR 2013



GRAFIK REALISASI TAHUN 2012, KUOTA TAHUN 2013

DAN REALISASI JAN s.d MAR 2013

UNTUK BBM JENIS PREMIUM TERTENTU TAHUN

Bulan

Kiloliter (KL)



Realisasi 2012JanFebMar AprilMeiJuniJuliAgustSept OktNopDes2224485.16957799952126762.34649699972405970.88124699982111452.00591699972212700.42581899982233451.93756900032398769.23798200022574954.37947699572381875.27293200052473785.40613899992393402.41359500032470417.2868010006Kuota 2013JanFebMar AprilMeiJuniJuliAgustSept OktNopDes2319155.41569689572217273.67807736482508364.84574610552201311.75585020572306869.13360112772328503.79384390682500856.71298425742684539.98974936182483243.76996530172579065.439670962495261.48582230142575553.9789922046Realisasi 2013JanFebMar AprilMeiJuniJuliAgustSept OktNopDes2391418.22363100012192430.11158399982455422.1129999957



UNTUK BBM JENIS KEROSENE TERTENTU TAHUN

Bulan

Kiloliter (KL)



Realisasi 2012JanFebMar AprilMeiJuniJuliAgustSept OktNopDes106318103160105350961939591892945978399881394258986869572697885Kuota 2013JanFebMar AprilMeiJuniJuliAgustSept OktNopDes152769.82074920696148232.04639372625151378.88801453102138221.06668041597137825.91533533813133553.97006654571140586.22709495731141985.78131352528135440.63812504717141803.29323779827137550.02785077394140652.32513813392Realisasi 2013JanFebMar AprilMeiJuniJuliAgustSept OktNopDes950758961491670



UNTUK BBM JENIS MINYAK SOLAR TERTENTU TAHUN

Kiloliter (KL)




GRAFIK TOTAL REALISASI BBM JENIS TERTENTU TAHUN 2012

, KUOTA TAHUN 2013 DAN REALISASI JAN s.d MAR 2013

Bulan

Kiloliter (KL)




KONDISI PENYALURAN BBM JENIS TERTENTU

BULAN JANUARI S.D MAR 2013



KUOTA DAN REALISASI BBM BERSUBSIDI 2013

Realisasi JBT Triwulan I Tahun 2013*

Realisasi Vs Kuota Triwulan I Tahun 2013

* PT. Pertamina (Persero) (sudah diverifikasi) & BU pendamping (belum diverifikasi)

** Belum diverifikasi



PENGATURAN

DAN PENGAWASAN



Komoditas BBM Non Subsidi mengikuti kaidah Pasar Bebas yang mengikuti mekanisme management supply and demand.

Komoditas BBM Bersubsidi tidak mengikuti kaidah Pasar Bebas melainkan mengikuti mekanisme management supply and demand melalui pengaturan pasar (market / distribution side management) yang dilakukan oleh pemerintah.

Market side management yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pengaturan antara lain tentang ; jenis, harga, kuota, pengguna, wilayah, penyalur dan mekanisme penyerahan BBM Bersubsidi

Sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 fungsi tersebut diatas dilaksanakan oleh Pertamina

Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 fungsi pengaturan tersebut belum sepenuhnya dikembalikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah seperti penentuan Kategori Penyalur , Unit Usaha yang berhak melakukan penyaluran BBM Bersubsidi, alokasi BBM Bersubsidi per penyalur, Vendor Managed Inventory serta pemberlakuan Titik Serah (Custody Transfer Point) penyaluran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55/2005, 09/2006 dan 15/2012.

KONSEP PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM JENIS TERTENTU

Anatomi Pasar BBM Subsidi terkait dengan Kebijakan Penghemaan Subsidi BBM



Kemenkeu

DEPOT

Bukti DO

Payment flow

Fuel Flow

Data Flow

Custody Transfer Point

(in to Retailer)

Bukti DO

Retail margin

TITIK SERAH (CUSTODY TRANSFER POINT)

BBM SUBSIDI MASIH OUT OF DEPOT (EXISTING)



Kemenkeu

DEPOT

Bukti struk penjualan BBM

Payment flow

Fuel Flow

Penagihan subsidi

Custody Transfer Point

(out from Retailer)

Struk

Struk

Retail margin

PERUBAHAN TITIK SERAH (CUSTODY TRANSFER POINT)

BBM SUBSIDI PADA RANTAI DISTRIBUSI

(Sistem Vendor Managed Inventory)



MARKET SIDE MANAGEMENT :

Pengaturan harga BBM Bersubsidi terkait dengan harga keekonomian (Monetary Approach).

Pengaturan alokasi BBM Bersubsidi untuk tiap penyalur (Volume Approach).

Pengaturan jenis pengguna BBM Bersubsidi (Volume Approach).

Pengaturan dan penetapan titik serah BBM Bersubsidi sebagai Point of Sales sebagai dasar pengajuan pembayaran subsidi kepada Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi (Monetary Approach).

Pengaturan dan penetapan Biaya Distribusi + Margin (alpha) per kabupaten/kota (Monetary Approach).

Konsep Penyediaan dan Pendistribusian BBM Subsidi

(lanjutan)



2. DEMAND SIDE MANAGEMENT :

Pengaturan kuota BBM Bersubsidi untuk tiap jenis BBM perjenis pengguna (Volume Approach).

3. SUPPLY SIDE MANAGEMENT :

Pengaturan mekanisme pasokan BBM Bersubsidi yang kompetitif melalui pemberian penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi kepada Badan Usaha Niaga Umum secara terbuka (Monetary Approach).

(lanjutan)





dan Resiko Penerapannya

(lanjutan)



Pengaruh Harga BBM Subsidi terhadap

Pemenuhan Kebutuhan Premium dan Minyak Solar



POLA DISTRIBUSI PREMIUM

(POTENSI PENYIMPANGAN)

SPBU

KENDARAAN

BERMOTOR

TRANSPORTIRANGKUTAN

APMS

TRANSPORTIRANGKUTAN

POOL KONSUMEN

KENDARAAN

BERMOTOR

KENDARAAN

BERMOTOR

PENIMBUNAN BBM ILEGAL/OPLOSAN

PENGKALAN M.T. /KOPERASI /YAYASAN

TRANSPORITR ANGKUTAN LAUT

: POTENSI PENYIMPANGAN

: PROSEDUR LEGAL

KETERANGAN :

KILANG

INSTALASI /

DEPOT

BADAN USAHA

IMPOR

Kilang-Transportir, melebihi volume saat loading

Kilang-Depot melalui Pipa, losses penyaluran memalui Pipa

Luar Negeri

Kapal Besar/

Kapal Nelayan

industri

- Depot - Transportir, Depot manipulasi volume penyaluran

Depot- Transportir, Transportir mengurangi volume di perjalanan

Transportir-Industri, mengalihkan tujuan penyaluran



POLA DISTRIBUSI BBM SOLAR (POTENSI PENYIMPANGAN)

KENDARAAN

BERMOTOR

TRANSPORTIRANGKUTAN

APMS

TRANSPORTIR ANGKUTAN

KENDARAAN

BERMOTOR

: POTENSI PENYIMPANGAN

Luar Negeri

Kapal Besar/

Kapal Nelayan

SPBU

PENIMBUNAN BBM ILEGAL/OPLOSAN

PENGKALAN M.T. /KOPERASI /YAYASAN

: PROSEDUR LEGAL

KETERANGAN :

KILANG

INSTALASI /

DEPOT

BADAN USAHA

IMPOR

TRANSPORTIR ANGKUTAN LAUT

industri

industri

Kilang-Transportir, melebihi volume saat loading

Kilang-Depot melalui Pipa, losses penyaluran memalui Pipa

- Depot - Transportir, Depot manipulasi volume penyaluran

Depot- Transportir, Transportir mengurangi volume di perjalanan

Transportir-Industri, mengalihkan tujuan penyaluran



POLA DISTRIBUSI BBM SOLAR BUNKER (POTENSI PENYIMPANGAN)

:

POTENSI PENYIMPANGAN

KETERANGAN :

:

Bunker Service

Agen

Bunker

(

Valas

)

Kapal

Domestik

tujuan

LN

Kapal

Berbendera

Asing

Kapal

Domestik

30GT

KENDARAAN DINAS, PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN

PERMEN ESDM NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINY AK TERTENTU


TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

PENGATURAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN BBM SUBSIDI

Pengaturan dalam Rangka Pengendalian BBM Subsidi

KENDARAAN DINAS, PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN, PELAYARAN


TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK



Satuan KL

Text

in here

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

1

Supply and distribution of Oil Fuel;

TENTANG :

PENGENDALIAN JENIS BAHAN BAKAR TERTENTU UNTUK MOBIL BARANG YANG DIGUNAKAN PADA KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN

PERATURAN BPH MIGAS NO. 3 TAHUN 2012

1


TENTANG :

ALOKASI VOLUME BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU UNTUK MASING MASING KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU


1


TENTANG :

PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU


Peraturan BPH Migas Nomor : 3,4 dan 5 Tahun 2012

(lanjutan)



Tim Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi

Jadual Pelaksanaan

1 Juni 2012 di Jabodetabek

1 Agustus 2012 di Jawa dan Bali

1 September 2012, di Seluruh wilayah NKRI

1 Januari 2013

Unsur Pengawas

Polhukam, KESDM, Kemdagri,

Kehutanan, Perhubungan,

Kelautan dan Perikanan, Polri,

TNI, BIN, BAIS, Bakorkamla,

Kejaksaan, Bea Cukai, dan BPH Migas.

Metode

Preemptif

Preventif

Persuasif

Media

Kriteria Kendaraan

Kendaraan Perkebunan

Kendaraan Pertambangan

Kendaraan Pemerintah, TNI, POLRI, Pemda, BUMN, dan BUMD.

Pelayaran

Tim Satgas Pengawasan Penyediaan dan Pendsitribusian BBM Jenis Tertentu

(lanjutan)



PENGATURAN BBM BERSUBSIDI 2013

Penyusunan rancangan peraturan BPH Migas tentang :

Penyaluran BBM untuk angkutan barang, perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kapal barang yang dapat menggunakan BBM Bersubsidi.

Penyaluran dan penjualan volume BBM Bersubsidi kepada konsumen pengguna pada wilayah tertentu.

Kewajiban Badan Usaha penyedia BBM Bersubsidi untuk melakukan pemasangan alat baca elektronik pada kendaraan pengguna BBM Bersubsidi di titik serah (SPBU) dan Jenis dan Macam SPBU.



PENGAWASAN BBM BERSUBSIDI 2013

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

Penertiban Pengecer disekitar SPBU oleh BPH Migas bersama PEMDA, POLISI, PT. Pertamina (Persero) dan Hiswana Migas, selama 1 (satu) bulan penuh sejak diberlakukan Kebijakan Baru.

Operasi Terbuka dan Tertutup Tim Satgas P4BBM ( Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM diseluruh wilayah NKRI dengan melibatkan anggota sebanyak 586 Personel dari instansi sebagai berikut:
- BPH Migas- Kementerian Polhukam Kementerian ESDM- Kementerian Dalam Negeri- Kementerian Kehutanan- BIN - Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan- BAIS TNI- PUSPOM MABES TNI- MABES POLRI- KEJAGUNG- Ditjen Bea Cukai- BAKORKAMLA
3.Pengawasan difokuskan terhadap Badan Usaha penyedia BBM Bersubsidi yang melakukan penjualan sesuai Perpres No.15 Tahun 2012, dengan alat bantu Informasi Teknologi dan Tagging maupun Pengawasan Terbuka.



Teknologi Penanda (Taggant Technology)

Source : http://www.tracetag.com



57

Engine yang berfungsi membaca, menarik,

meng-encrypt dan mentransfer data ke Master

SISTEM TI TERPADU BPH MIGAS WAR ROOM

PT. AKR

PERTAMINA

Public

Network

SERVER

WAR ROOM BPH MIGAS

MASTER

AGENT

AGENT

AGENT

KANTOR BPH MIGAS...

PT. SPN



KESIMPULAN



Agar ketersediaan BBM Nasional dapat dicapai jika 3 kriteria utama terpenuhi

Aksesbilitas yaitu kemampuan untuk mendapatkan akses energi/BBM, terkait dengan ketersediaan infrastruktur.

Daya beli masyarakat terhadap energi/BBM

Ketersediaan energi pada sisihilir(demand side).

Ketersediaan Infrastruktur dibutuhkan pembangunan kilang minyak baru dan/atau modifikasi kilang eksisting dengan kapasitas pengolahan sebesar minimal 350-400 ribu barrel per hari atau pembangunan Terminal Transit untuk BBM Impor;

Dibutuhkan pembangunan Tangki Penyimpanan baru dan atau modifikasi/perbaikan Tangki Penyimpanan dengan kapasitas penyimpanan sebesar 2,4 juta KL per hari dan agar pembangunan infrastruktur BBM merata, pengembangan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur diutamakan, agar tercapai efisiensi jalur pemasokan;

Kebijakan Harga (Pricing policy) yang mengacu kepada 3 pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah, Badan Usaha dan Masyarakat.

Ketersediaan yang optimum melalui Pengaturan dan Pengawasan yang intensif dan efektif dengan penerapan Sistem Tertutup dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Teknologi Penanda yang terpadu.

KESIMPULAN

KESIMPULAN



Terima Kasih

www.bphmigas .go.id

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)




60

20072008200920102011BBM Non Subsidi23,428 23,81626,24126,83329,742BBM Subsidi38,66539,22537,82638,26641,785Total Konsumsi Nasional62,093 63,041 64,067 65,09971,527BBM Non SubsidiBBM Non SubsidiBBM Non SubsidiBBM Non SubsidiBBM Non SubsidiBBM SubsidiBBM SubsidiBBM SubsidiBBM SubsidiBBM SubsidiTotal Konsumsi NasionalTotal Konsumsi NasionalTotal Konsumsi NasionalTotal Konsumsi NasionalTotal Konsumsi Nasional-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

Chart1200720072007200820082008200920092009201020102010201120112011
BBM Non Subsidi

BBM Subsidi

Total Konsumsi Nasional

23.428

38.665

62.093

23.816

39.225

63.041

26.241

37.826

64.067

26.833

38.266

65.099

29.742

41.785

71.527

Sheet1Tahun20072008200920102011BBM Non Subsidi23.42823.81626.24126.83329.742BBM Subsidi38.66539.22537.82638.26641.785Total Konsumsi Nasional62.09363.04164.06765.09971.527

Bahan Presentasi Wisma Antara-24!04!13-PPBBM Bersubsidi

Documents

Transcript of Bahan Presentasi Wisma Antara-24!04!13-PPBBM Bersubsidi