RN Sos Agt13

5/21/2018 RN Sos Agt13

1/29

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y AK E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M

Jakarta, 13 Agustus 2013

RUMAH

NEGARA

5/21/2018 RN Sos Agt13

2/29

PERATURAN TENTANG RUMAH NEGARA

1. UU No. 72/1957 tentang Penetapan UU Drt No. 19/1955 tentang Penjualan

Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai UU.2. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. PP No. 40/1994 tentang Rumah Negara.

4. PP No. 31/2005 tentang Perubahan Atas PP No. 40/1994.

5. Perpres No. 11/2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status,Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

6. Perpres No. 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

7. Kepmen Kimpraswil No. 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara.

8. Permen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,

Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas RumahNegara.

9. Permen Keuangan No. 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara Berupa Rumah Negara.

10.Perdirjen Perbendaharaan No. PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan

PNBP pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga1

5/21/2018 RN Sos Agt13

3/29

Bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempattinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga sertamenunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

RUMAH NEGARA GOL. I: rumah negara yang dipergunakan bagipemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus

bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannyaterbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegangjabatan tertentu tsb.

RUMAH NEGARA GOL. II: rumah negara yang mempunyaihubungan yang tidak bisa dipisahkan dari suatu instansi danhanya disediakan untuk dihuni oleh pegawai negeri yang bekerjapada instansi yang bersangkutan.

RUMAH NEGARA GOL. III: rumah negara yang harus disewabelioleh penghuni yang memenuhi syarat.

DEFINISI DAN GOLONGAN RUMAH NEGARA

2

5/21/2018 RN Sos Agt13

4/29

PROSES RUMAH NEGARA

Pengadaan Pendaftaran Penghunian Pengalihan StatusPenetapan Status

pembangunan

tukar-bangun pembelian Hibah tukar- menukar

3

Penghunian

RN Gol. II

Penghunian

RN Gol. III

Penghunian

RN Gol. I

Pengalihan Status

RN Gol. I menjadiRN Gol. II

Pengalihan Status

RN Gol. II

menjadi RN Gol. III

Pengadaan

Rumah

Negara

Pendaftaran

sbg BMN

berupa RN

Penetapan

Status RNGol. I

Penetapan

Status

RN Gol.III

Pengalihan

Hak RN Gol. III

Penetapan

Status

RN Gol. II

Pengalihan Hak

5/21/2018 RN Sos Agt13

5/29

K/L

Pengadaan, Penetapan

Status dan Izin Penghunian

Pendaftaran dan

Pengawasan

Penetapan besaran nilai

sewa

PU Pendaftaran rumah negara

Penetapan formula sewa

MK Pengawasan Pemungutan Sewa

(DJPB)

Perstujuan perubahan formula

sewaMK/DJKN (PMK 138)

Penetapan status penggunaan

Persetujuan alih Status BMN

Persetujuan pemindahtanganan

Persetujuan penghapusan

Penatausahaan

RN Golongan IK/LMengajukan penetapan pengalihan

status RN gol.II ke gol.III

Persetujuan tertulis pengalihan

status RN gol.II ke gol.III

Melakukan penghapusan RN gol. II

PU

Penetapan status RN gol. III Penetapan Formula sewa

Penetapan nilai jual (sewa beli)

Mengajukan Persetujuan

Pengalihan Hak ke Menkeu

Pelaksanaan pengalihan hak

MK

Pengawasan pemungutan sewa (DJPB) Persetujuan Pengalihan Hak (Perpres

11/2008)

MK/DJKN (PMK 138)

Alih status dan penetapan

status RN gol III di PU

Persetujuan penjualan

Persetujuan penghapusan Penatausahaan

RN Golongan IIIRN Golongan II

K/L

Pengadaan, PenetapanStatus, Izin Penghunian

Pendaftaran & Pengawasan

Penetapan Besaran nilai

Sewa

PU Pendaftaran rumah negara

Penetapan formula sewa

MK

Pengawasan Pemungutan Sewa

(DJPB)

Perstujuan perubahan formula

sewa

MK/DJKN (PMK 138)

Penetapan status penggunaan

Persetujuan alih Status BMN

Persetujuan pemindahtanganan

Persetujuan penghapusan

Penatausahaan

POKOK-POKOK PENGATURAN RUMAH NEGARA

4

5/21/2018 RN Sos Agt13

6/29

PENGADAAN RUMAH NEGARA

Pasal 3 PP 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara:

Pembangunan

Pembelian

Tukar menukar

Tukar bangun

Hibah

5

5/21/2018 RN Sos Agt13

7/29

TIPE PENGGUNA LUAS (m2

)

BANGUNAN TANAH

KHUSUSMenteri

400 1.000Pimpinan Lembaga Tinggi Negara

ASekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal

250 600Pejabat yang setingkat

Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan

BDirektur/Kepala Pusat/Kepala Biro

120 350Pejabat yang setingkat

Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e

C Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang70 200

Pejabat yang setingkatPegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c

D Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang50 120

Pejabat yang setingkat

Pegawai Negeri Sipil Gol. III

E Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II 36 100

STANDAR LUAS RUMAH NEGARA

PENGADAAN RUMAH NEGARA

6

5/21/2018 RN Sos Agt13

8/29

Pendaftaran: kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara

baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta

atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib

administrasi kekayaan negara.

Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara

kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta

Karya.

Tujuan:

a. mengetahui status dan penggunaan rumah negara;b. mengetahui jumlah secara tepat dan rinci jumlah aset berupa rumah

negara;

c. menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara;

d. mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil

sewa dan pengalihan hak rumah negara;

e. menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan.

PENDAFTARAN RUMAH NEGARA

7

5/21/2018 RN Sos Agt13

9/29

PENDAFTARAN RUMAH NEGARA

Dokumen Persyaratan

Pendaftaran Rumah NegaraPermen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Tata Cara Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan

Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan

Pengalihan Hak Atas Rumah Negara :

1. Surat permohonan pendaftaran

2. Daftar inventarisasi

3. Kartu legger

4. Gambar legger / gambar arsip rumah dangambar situasi

5. Fotokopi keputusan otorisasi pembangunan

rumah / surat keterangan perolehan dari

instansi yang bersangkutan

6. Fotokopi tanda bukti hak atas tanah / surat

keterangan tentang penguasaan tanah

7. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

atau surat keterangan membangun dari instansiyang bersangkutan

Eselon I K/L

Direktur PBL

Kepala Dinas PU /

Ka Dinas Teknis

Provinsi

HDNo.(Huruf Daftar Nomor)

Eselon I K/L

Jabodetabek LuarJabodetabek

8

5/21/2018 RN Sos Agt13

10/29

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Setiap pimpinan instansi wajibmenetapkan status rumah negara

yang berada di bawah kewenangannya menjadi Rumah Negara

Golongan I atau Rumah Negara Golongan II;

Penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh

Menteri Pekerjaan Umum;

Rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung

melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi,

rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara,pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan

menjadi Rumah Negara Golongan I.

9

5/21/2018 RN Sos Agt13

11/29

Pejabat

Eselon I

Dokumen persyaratan

berdasarkan Permen No.

22/PRT/M/2008

1. Bukti kepemilikan

rumah negara

2. Gambar legger/gambar

arsip rumah dan gambar

situasi

3. Tanda bukti kepemilikan

hak atas tanah

Usul penetapan status

RN Gol I atau RN Gol II

Pimpinan

Instansi

Max. 1 th sejak

dimiliki negara

Surat KeputusanPenetapan Status Rumah

Negara Golongan I

Surat Keputusan

Penetapan Status RumahNegara Golongan II

Kemen.

PU

Kemen.

Keuangan

Menyampaikan

Daftar

RN Gol I dan

RN Gol II

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

10

5/21/2018 RN Sos Agt13

12/29

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepadaPejabat atau Pegawai Negeri.

Untuk dapat menghuni Rumah Negara harus memiliki Surat Izin

Penghunian (SIP).

SIPdiberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang

bersangkutan.

Pemilik SIP wajib menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak SIP

diterima.

11

5/21/2018 RN Sos Agt13

13/29

1) menempati rumah negara selambat-

lambatnya dalamjangka waktu 60 (enam puluh)

hari sejak Surat Izin Penghunian diterima;

2 membayar sewa rumah negara yang besarnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3) memelihara dan memanfaatkan rumah

negara sesuai dengan fungsinya;4) membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang

berkaitan dengan penghunian rumah negara;

5) membayar biaya pemakaian daya listrik,

telepon, air, dan/atau gas;

6) mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta

kuncinya kepada Pejabat yang berwenang

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua)

bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin

Penghunian; dan

7) mengajukan permohonan pengalihan hak paling

lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi

Rumah Negara Golongan III larangan penghunian

12


KewajibanLarangan

1) mengubah sebagian atau seluruh

bentuk rumah tanpa izin tertulis dari

instansi yang bersangkutan;

2) menyerahkan sebagian atau seluruh

rumah kepada pihak lain;

3) menggunakan rumah tidak sesuai

dengan fungsi yang ditetapkan; dan

4) menghuni rumah negara dalam satu

kota/daerah yang sama bagi masing-

masing suami/isteri yang berstatus

pegawai negeri.

5/21/2018 RN Sos Agt13

14/29


Rumah Negara Gol I Rumah Negara Gol II

1. Surat Keputusan

Pengangkatan Menduduki

Jabatan;

2. Pas Foto pemohon ukuran

3x4 sebanyak 5 lembar

3. Fotokopi kartu keluarga4. Fotokopi KTP

5. Surat Pernyataan untuk

mentaati kewajiban dan

larangan

1. Fotokopi Keputusan

Kepegawaian Terakhir

2. Pas Foto pemohon ukuran

3x4 sebanyak 5 lembar

3. Fotokopi kartu keluarga

4. Fotokopi KTP5. Surat Pernyataan untuk


larangan

Rumah Negara Gol III

SIP(Surat Izin Penghunian)

1. Fotokopi penetapan status

golongan rumah negara gol III

2. Fotokopi SIP RNG II

3. Fotokopi Surat Keputusan


4. Gambar legger/gambar arsip

rumah dan gambar situasi

5. Pas Foto pemohon ukuran 3x4

sebanyak 5 lembar


7. Fotokopi KTP



larangan

9. Fotokopi PBB

13

5/21/2018 RN Sos Agt13

15/29



Ahli waris harus

o mengosongkan rumah

o menyerahkan rumah

dalam keadaan lengkap

kepada pimpinan

instansi atau pejabat

yang ditunjuk dalamwaktu 2 (dua) bulan

Ahli waris wajib

mengosongkan rumahnegara yang dihuninya

selambat-lambatnya 2

(dua) bulan sejak

diterima keputusan

pencabutan izin

penghunian dan

menyerahkan rumah

dalam keadaan lengkap

kepada pimpinan instansi

atau pejabat yang

ditunjuk


Penghunian dapat

dialihkan kepada Janda/Duda

anak sah dari Pegawai

Negeri/Pensiunan

14

Apabila Pemegang SIP Meninggal Dunia

5/21/2018 RN Sos Agt13

16/29



Diselesaikan oleh

pimpinan instansi ataupejabat yang ditunjuk

Diselesaikan oleh

pimpinan instansi ataupejabat yang ditunjuk


Jabodetebek

Diselesaikan Dirjen. CiptaKarya dalam hal ini

Dir. PBL

15

SENGKETA

Luar Jabodetabek

Diselesaikan Kepala Dinas

PU/Teknis Provinsi

Bersama-sama dengan

K/L asal

5/21/2018 RN Sos Agt13

17/29

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III

SIP RN III

1. Fotokopi penetapan status

golongan rumah negara gol III2. Fotokopi SIP Rumah Negara gol

II

3. Fotokopi Surat Keputusan


4. Gambar legger / gambar arsip


5. Pas Foto pemohon ukuran 3x4sebanyak 5 lembar


7. Fotokopi KTP



larangan*

9. Fotokopi PBB

Penghuni

mengajukan

permohonan

SIP RNG III

Direktur PBL

(Jabodetabek)

Kepala Dinas PU/

Teknis Provinsi

(Daerah)

Tembusan :

1. Dirjen CK;

2. Dirjen Perbendaharaan,

Kemenkeu)

Alur Proses Pengajuan SIP Golongan III

5/21/2018 RN Sos Agt13

18/29

PENGALIHAN STATUS RN GOL I MENJADI RN GOL II

Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak sesuai lagi karena

adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi

yang ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya menjadi

Rumah Negara Golongan II setelah mendapat pertimbangan

Menteri PU;

Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi

Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah

Jabatan.

17

5/21/2018 RN Sos Agt13

19/29

Permohonan

Pertimbangan Teknis

PENGALIHAN STATUS RN GOL I MENJADI RN GOL II

Pimpinan

Instansi1. SK perubahan/penggabungan

organisasi dan/atau SK tidak

memenihu fungsi

sebagaimana ditetapkan

semula2. Jumlah rumah jabatan yang

ada

3. Analisis kebutuhan rumah

jabatan

4. Salinan SK penetapan status

RN Gol I

5. Gambar legger/gambar arsip


yang akan diusulkanperubahannya menjadi RN

Gol II

Dirjen

Cipta Karya

Kemen PU

Pertimbangan Teknis

yang berisiRekomendasi

Persetujuan atas usul

perubahan status RN

Gol. I menjadi RN Gol

II

Pertimbangan Teknis

yang berisi

Rekomendasi

Penolakan atas usul

perubahan status RN

Gol. I menjadi RN Gol

II

Pimpinan

InstansiKemen.

PU

Kemen.

KeuanganKeputusanPerubahan

Status RN Gol I

menjadi

RN Gol II

18

5/21/2018 RN Sos Agt13

20/29

PROSES PENGALIHAN STATUS RN GOL II

MENJADI RN GOL III

RNG II yang akan dialihkan statusnya menjadi RNG III yang berdiri di atas

tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya dari golongan II

menjadi golongan III setelah mendapat izin dari pemegang hak atas tanah;

Pengalihan status rumah negera yang berbentuk rumah susun dari golongan

II menjadi golongan III dilakukan untuk satu blok rumah susun yang status

tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pengalihan Status RNG II menjadi RNG III dilakukan berdasarkan

permohonan penghuni;

Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status RNG II menjadi RNG III kepada

pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi yangbersangkutan;

Berdasarkan keputusan Penetapan Status RNG III, Pimpinan Instansi yang

bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna

barang. 19OS S S S O

5/21/2018 RN Sos Agt13

21/29

Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya

menjadi Rumah Negara Golongan III:

a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai

mess/asrama sipil dan TNI/Polri;

b. Rumah Negara Golongan II yang mempunyai fungsi secara

langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatukantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi,

pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan laboratorium/balai

penelitian.


MENJADI RN GOL III

20PROSES PENGALIHAN STATUS RN GOL II

5/21/2018 RN Sos Agt13

22/29


MENJADI RN GOL III

Surat Pernyataan Bersedia

Menerima Permohonan Alih

Status RN Gol. II menjadi RN

Gol III

Surat Pernyataan Tidak

Bersedia MenerimaPermohonan Alih Status RN

Gol. II menjadi RN Gol III

Permohonan dari K/L RN

Gol II (memenuhi PMK

138/PMK.06/2010)

Lampiran permohonan alih status (sesuai ketentuan Permen PU No.

22/PRT/M/2008)

1. Gambar legger

2. Salinan kpts. Penetapan RN Gol II yg dilegalisir min. pejabat Es. III

K/L

3. Hasil kajian Pejabat Es. I RN Gol II dapat dialihkan menjadi RN III

4. Salinan tanda bukti hak atas tanah/ surat ket. Penguasaan tanah

5. Salinan putusan otorisasi pembangunan rumah/ surat keterangan

perolehan dari instansi yang bersangkutan6. Salinan IMB

7. Salinan SIP

8. Surat keterangan status kepegawaian terakhir pemengang SIP RN II

dari K/L

9. Berita Acara pemeriksaan rumah dan tanah yg dibuat K/L

10. Surat keterangan dari K/L bahwa rumah tidak bersengketa

11. Surat pernyataan kesanggupan membeli rumah

12. Surat izin pemegang hak atas tanah apabila RN tsb berdiri di atas

tanah pihak lain

PENGGUNA RN Gol III (PU)

Sesuai Permen PU 22/2008 Bab IV.2, tata

cara pengalihan status RN II menjadi RN III

mempunyai kewengangan melaksanakan :

1. Alih Status Gol II menjadi Gol III

2. Alih Hak RN Gol III

Atas permohonan K/L Pengguna RN Gol. II

dapat melakukan kajian terhadap

dokumen RN Gol II yang akan dialihkan

statusnya menjadi RN Gol III

Surat Persetujuan Alih Status Penggunaan

BMN berupa RN Gol II ke RN Gol III

(Menkeu)

lengkap

Tidak

lengkap

ke Kemen PU1

ke Kemen Keu 4

3 2

SK Pengalihan Status RN Gol II

ke Gol III (Dirjen CK)

ke Kemen PU

5

21

5/21/2018 RN Sos Agt13

23/29

PENGALIHAN HAK

Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara

Golongan III.

Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya

hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan

penghuni.

Rumah Negara Golongan III yang berada dalam sengketa tidak dapat

dialihkan haknya.

Suami dan istri yang masing-masing mendapat izin untuk menghuni

Rumah Negara, pengalihan hak hanya dapat diberikan kepada salah

satu dari suami dan istri yang bersangkutan.

22

5/21/2018 RN Sos Agt13

24/29

Pemberitahuan hari &

tgl penaksiran(Direktur PBL/Dinas

PU/ Teknis Provinsi)

Keputusan Pengalihan

Hak dan Penetapan

Harga Rumah BesertaGanti Rugi Atas Tanah

(Direktur PBL)

Penilaian dan

Penaksiran(Panitia Penaksir dan

Panitia Penilai)

a. Bukti pembayaran angsuran pertama 5 %;

b. Surat keterangan lunas sewa rumah dari KPPN

c. Bukti pembayaran biaya perjanjian sewa beli dari

KPPN

d. Status kepegawaian terakhire. Fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Pengalihan

Rumah Negara Golongan III Berserta Ganti Rugi Atas

Tanahnya;

f. Materai

g. Fotokopi akte kelahiran atau surat penetapan anak

sah dari Pengadilan Negeri;

h. Surat keterangan waris dan surat kuasa waris

mengajukan permohonan pengalihan halk Rumah

Negara Golongan III.

Keputusan Penyerahan HakMilik Rumah dan Pelepasan

Hak Atas Tanah

(Kasubdit PPGRN)

a. surat perjanjian sewa beli;

b. surat keterangan lunas sewa beli dari

KPPN;

c. surat keterangan lunas sewa rumah dariKPPN;

d. Status kepegawaian (terakhir);

e. Fotokopi KTP;

f. Fotokopi surat keterangan ahli waris

dan surat kuasa waris (bagi ahli waris)

Surat Persetujuan

Penjualan BMN Berupa

Rumah Negara Gol III(Kemenkeu)

Perjanjian Sewa Beli(Kasubdit PPGRN / Ka. Dinas PU

Prov. dan penghuni)

5

4

321

PENGALIHAN HAK

23

5/21/2018 RN Sos Agt13

25/29

MASALAH AKTUAL

1. Permasalahan penatausahaan aset BMN RNG III:

a. Belum semua Rumah Negara Gol. III tercatat dalam SIMAK-BMN PBL;b. Masih tercatatnya Rumah Negara Gol. II yang sudah dialihkan statusnya

menjadi Rumah Negara Gol III pada SIMAK-BMN Kementerian/Lembaga

asal.

2. Permasalahan penatausahaan piutang RNG III:a. Perkembangan peraturan yang melimpahkan penatausahaan piutang RN

Gol. III dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian PU cq. Dit. Jen

Cipta Karya cq. Dit. PBL tidak disertai dengan penyampaian dokumen

sumber;

b. Pencatatan aset RN Gol. III yang berstatus sewa-beli dalam SIMAK-BMNmenyebabkan pencatatan ganda karena pembayaran angsuran sewa beli

tidak mengurangi nilai aset (piutang) yang tercatat dalam SIMAK-BMN.

24KONDISI SAAT INI

5/21/2018 RN Sos Agt13

26/29

KONDISI SAAT INI1. Penatausahaan Aset Rumah Negara Golongan III

RN Gol III berstatus sewa , 104 unit di antaranya sudah

melengkapi SK Penghapusan dan BAST RN Gol. III kepada PBL

serta dicatat dalam SIMAK-BMN PBL, dengan rincian:

a. MA : 3 unit,

b. MPR : 1 unit,

c. BMKG : 12 unit,d. KumHAM : 83 unit,

e. Kehutanan : 5 unit.

Jumlah 104 unit

Belum tercatat dalam SIMAK-BMN PBL sebanyak 74 unit

dengan rincian :

a. PU : 58 unit

b. MPR : 3 unit

c. Setneg : 2 unit

d. Pertanian : 2 unit

e. Diknas : 3 unit

f. Kejagung : 1 unit

g. Dagri : 1 unit

h. BKKBN : 1 unit

i. Perhubungan : 2 unit

j. Kesehatan : 1 unit

RN Gol.III masih berstatus sewa beli (1992-2012)

tercatat sebanyak 8.473 unit senilai

Rp 326.313.812.140,- dengan rincian

a. Internal PU Jumlah Total : 1.594 unit

Tercatat di SIMAK PBL : 195 unit

Dalam proses pencatatan : 1.399 unit

b. Kementerian/Lembaga

Jumlah total : 6.879 unit

Tercatat di SIMAK PBL : -

Pencatatan dalam SIMAK dilakukan oleh Direktorat PBL sesuai SE Menteri PU

Nomor 09/SE/M/2012

-

RN Gol. III Status Sewa RN Gol. III Status Sewa-Beli

25KONDISI SAAT INI

5/21/2018 RN Sos Agt13

27/29

Keputusan Bersama MPUTL-MK

(211/KPTS/1974Kep-1189/MK/IV/

8/1974), Pasal 2: Kantor Bendahara

Negara melaksanakan penagihan dan

menerima pembayaran angsuran harga

rumah negara beserta ganti rugitanahnya;

Perpres No. 11/2008, Pasal 14 ayat (3):

Departemen Keuangan cq. Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara

melaporkan hasil penerimaan negara daripembayaran angsuran sewa beli Rumah

Negara Golongan III kepada Menteri (PU)

dan Menteri Keuangan.

(ditindaklanjuti dalam Permen PU No.

22/PRT/M/2008);

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-

85/PB/2011, Pasal 21: Dalam hal

piutang PNBP berasal dari Sewa Beli

Rumah Negara Golongan III,

pelaksanaan penatausahaan piutang

PNBP termasuk penerbitan SKTL

dilaksanakan oleh Kementerian

Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal

Cipta Karya.

Ditindaklanjuti dengan

SE Dirjen Cipta Karya No.

05/SE/DC/2012 tentang ProsesPenerbitan Surat Keterangan Tanda

Lunas (SKTL) Angsuran Sewa Beli Rumah

Negara Golongan III.

PERUBAHAN PERATURAN

KONDISI SAAT INI

2. Penatausahaan Piutang Rumah Negara Golongan III

26KONDISI SAAT INI

5/21/2018 RN Sos Agt13

28/29

Jumlah piutang Rumah Negara Gol. III dicatat

berdasarkan Perjanjian Sewa Beli dari

tahun 1992 s.d. 2012

KONDISI SAAT INI

2. Penatausahaan Piutang Rumah Negara Golongan III

PERIODE

PERJANJIAN SEWA-BELI LUNAS (HAK MILIK) DALAM PROSES SEWA-BELI

JUMLAH NILAI

JUMLA

H NILAI JUMLAH NILAI

(Unit) (Rp) (Unit) (Rp) (Unit) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1992 - 2011 14.640 470.997.968.655 5.192 109.380.087.876 9.448 361.617.880.779

Des-12 975 35.304.068.639 8.473 326.313.812.140

Jan-13 8.473 326.313.812.140

27

5/21/2018 RN Sos Agt13

29/29

terima kasih

RN Sos Agt13

Documents

Transcript of RN Sos Agt13