PERMA NO. 14/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN

PERKARA EKONOMI SYARIAH

Hal-Hal Baru dalam Perma No. 14/2016

Definisi Prinsip SyariahPendaftaran Perkara Elektronik/Online

Pemeriksaan Acara SederhanaPemeriksaan Acara Biasa

Bantuan Teknologi InformasiTenggat Waktu Putusan Acara BiasaTata Cara Pemanggilan Acara Biasa

Mekanisme Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Pelaksanaan Putusan

Definisi Prinsip Syariah

• Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

• UU Perbankan Syariah dalam Pasal 26 (2) menyebutkan bahwa Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Pemeriksaan Acara Sederhana

• Gugatan dapat diajukan secara lisan, tulisan atau elektronik.

• Hanya untuk perkara dengan nilai paling bayak Rp 200.000.000 juta.

• Mengacu ke PERMA No. 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

• Mengajukan gugatan dapat di Kepaniteraan Pengadilan atau melalui Pendaftaran Elektronik atau megisi blanko gugatan di kepaniteraan.

Pendaftaran Perkara Secara Online

Pengadilan Agama Demak

Salah satu data yang wajib diisi adalah

email, karena setelah formulir terkirim, maka

komunikasi selanjutnya akan

dilakukan menggunakan email.

Pengadilan Agama yang Mencantumkan Kolom Pendaftaran Perkara Online dalam Website

• Pengadilan Agama Demak

• Pengadilan Agama Purbalingga

• Pengadilan Agama Pelaihari, Kalimantan Selatan

• Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jambi

• Pengadilan Agama Probolinggo

• Pengadilan Agama Garut

• Pengadilan Agama Jakarta Utara

Tata Cara Pemeriksaan Acara Biasa

• Berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam PERMA No. 14/2016.

• Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Istilah Bantuan Teknologi Informasi

• Diatur dalam UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Teknologi Informasi: suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (Pasal 1 angka 3).

Definisi

• Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 1)

• Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 4)

Istilah Bantuan Teknologi Informasi• Informasi Elektronik: data atau

kumpulan data dalam berbagai bentuk.

• Dokumen Elektronik: wadah atau “bungkus” dari informasi elektronik.

• Contoh: File musik dalam bentuk mp3. Suara yang keluar adalah Informasi Elektronik. Bentuk extention (.mp3) adalah Dokumen Elektronik.

• Pasal 5 ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Agar Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Menjadi

Alat Bukti yang Sah

• Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

• Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. (Sitompul, 2012)

Pasal 5 ayat (1) UU ITE

• Dikelompokkan menjadi 2 bagian:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

2. Hasil cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti elektronik (Digital Evidence)

• Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE

• Mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

• Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Tenggat Waktu Putusan Acara Biasa

• Pasal 7 ayat (3): Tenggat waktu diputus mengacu pada SEMA No. 2/2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan tingkat Pertama dan Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

• Pengadilan Tingkat Pertama: 5 Bulan

• Pengadilan Tingkat Banding: 3 Bulan

• Jika Pengadilan Tingkat Pertama memutus lebih dari 5 bulan, maka harus membuat laporan ke Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tembusan disampaikan ke Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

• Jika Pengadilan Tingkat Banding memutus lebih dari 3 bulan, maka harus membuat laporan ke Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tembusan disampaikan ke Ketua Mahkamah Agung.

Tata Cara Pemanggilan Acara Biasa

• Pasal 8 ayat (1): Pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diarut dalam HIR atau RBg

• Pasal 8 ayat (2): Pemanggilan/pemberitahuan terhadap pihak yang berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan mengacu ke SEMA No. 6/2014

• Pasal 8 ayat (3): Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

SEMA No. 6/2014 tentang Penanganan bantuan

Panggilan/Pemberitahuan

• Proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi (sesuai pasal 5 Rv).

• Pengadilan menunjuk koordinator khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan.

• Pengadilan membuat buku register u/ mencatat proses penanganan bantuan delegasi Panggilan/Pemberitahuan u/ memudahkan monitoring (disarankan dalam bentuk elektronik)

• Panitera/Sekretaris bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan delegasi panggilan dan melapor minimal 1 kali dalam sebulan ke Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

• Kemudian Ketua Pengadilan Tingkat Pertama melapor ke Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap 2 bulan sekali.

Mekanisme Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan

Pengadilan yg akan meminta bantuan delegasi panggilan/

pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada

ketua pengadilan yang dimintakan bantuan dengan email, fax atau SI yg dimiliki

disertai bukti pengiriman biaya panggilan, kecuali Prodeo.

Panitera/Sekretaris Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita

Pengganti yang akan melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan paling lama 2 hari sejak surat permohonan

bantuan penyampaian panggilan/pemberitahuan

dicatat/diregister oleh koordinator

Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan

kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/

disposisi dari Panitera/Sekretaris diterima

Koordinator melakukan scanning relaas panggilan dan mengirimkannya melalui surat

elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas

tersebut dari jurusita/jurusita pengganti. Apabila pengiriman

melalui email tidak dimungkinkan, pengirim relaas

dapat dilakukan dengan menggunakan faximile.

Asli relaas panggilan/pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman

dokumen tercatat paling lama satu hari sejak koordinator

menerima relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti.

Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas

panggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari

yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada koordinator yang

ditunjuk.

Mekanisme Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan

Koordinator delegasi bantuan panggilan pada pengadilan

peminta bantuan menyampaikan print out relaas panggilan/pemberitahuan yang

dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan untuk

didistribusikan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti

yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang

sama dengan diterimanya email.

Majelis Hakim dapat melangsungkan proses

pemeriksaan persidangan berdasarkan print out

dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan. Sedangkan untuk proses pemberkasan/minutasi menggunakan relaas

panggilan/pemberitahuan asli

Koordinator melakukan pembaruan data/informasi

proses penanganan bantuan delegasi panggilan/

pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang

disediakan

SEMA No. 6/2014

• Untuk efektifitas penanganan bantuan delegasi, setiap pengadilan harus mempublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan untuk masing-masing radius wilayah tersebut dalam situs web masing-masing.

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

(Tahap Persidangan)

• Diatur dalam PERMA No. 5/2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

• Hanya ditujukan untuk hakim, tidak untuk profesi hukum lainnya.

• Pasal 6 ayat (1): Syarat menjadi Hakim Ekonomi Syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: persyaratan administrasi, persyaratan kompetensi, persyaratan integritas, mengikuti pelatihan, dan dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.

Pembuktian Acara Biasa

• Pasal 11: Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

• Bagaimana jika pemeriksaan dilakukan lewat email dan dibacakan di muka persidangan oleh hakim?

• RBg, pasal 181 ayat (3): Jika ahli-ahli itu bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa tempat kedudukan pengadilan negeri, maka atas permintaan ketua pengadilan negeri laporan diberikan oleh jaksa dan sumpah diambil oleh jaksa yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman ahli tersebut. Berita acaranya segera dikirimkan kepada ketua. Semuanya dibacakan di hadapan sidang pengadilan.

Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan• 13 ayat (1): Pelaksanaan putusan

perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

• 13 ayat (2): Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

• 13 ayat (3): Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 13 ayat (2)• Pasal ini menegasikan pelaksanaan

putusan arbitrase syariah dan pembatalannya yang berada pada kewenangan Pengadilan Negeri dan ingin mengembalikannya pada Pengadilan Agama.

• Padahal, SEMA No. 8/2008 menyatakan bahwa pelaksanaan putusan BASYARNAS harus diajukan ke Pengadilan Agama, telah dinyatakan tidak berlaku.

• Dengan demikian pelaksanaan putusan BASYARNAS harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

• Sedangkan mengenai pembatalan putusan BASYARNAS masih mengacu pada UU Arbitrase pasal 70-73, dimana Permohonan pembatalan putusa arbitrase diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 13 ayat (3)

• Namun dilain sisi, pasal ini pun menegasikan kembali ketentuan yang ada dalam pasal 13 ayat (2), sehingga keberlakuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase kembali mengacu pada UU Arbitrase.

• Pasal 13 ayat (3) ini hanya menyebutkan mengenai tata cara pelaksanaan putusan saja, tidak dengan pembatalan putusan.