Sos Pmk 210 Rekonsiliasi

5/20/2018 Sos Pmk 210 Rekonsiliasi

1/13

Kediri, Mei 2014

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Kediri


2/13

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang

Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan

Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara / Lembaga

;


3/13

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses

dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen

sumber yang sama;

Laporan Keuangan Adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;

Berita Acara Rekonsiliasi ( BAR ) adalah merupakan dokumen yang menyatakanbahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan / atau telah menunjukkan hasil

yang sama antara data Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Instansi;

Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) adalah surat pemberitahuan

tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada

UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi sampai batas yang ditentukan;

Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) adalah suratpemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku

Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan rekonsiliasi sampai batas yang

ditentukan.

Definisi


4/13

Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan

UAKBUN-D/KPPN;

Rekonsiliasi Tingkat UAPPA-W dengan UAKKBUN-KanwilDitjen PBN;

Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan

UAKBUN Pusat ; dan

Rekonsiliasi Tingkat UAPPA-E1,UAPA dan UAP BUNdengan UAP BUN AP.

RUANG LINGKUP


5/13

Laporan Keuangan yang disusun oleh UAKPA dan UAKPA BUN wajib

dilakukan rekonsiliasi sebelum diampaikan kepada unit akuntansi

diatasnya ;

Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPA ,UAKPA BUN dan UAKPA pengelolakeuangan BLU dengan UAKBUN/D KPPN dilakukan setiap bulan dengan

melampirkan laporan pertanggungjawaban bendahara;

Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi ( BAR ) dan

ditandatangai olehpejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa

Pengguna Anggaran ( KPA ) dan Pejabat Seksi yang menangani Akuntansi

pada KPPN atas nama Kuasa BUN;

Bentuk dan isi BAR dibuat sesuai format sebagaiman tercantum dalam

modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup

BUN dan Kementerian Negara / Lembaga;

REKONSILIASI TINGKAT UAKPA DAN UAKPA BUN

DENGAN UAKBUN-D/KPPN


6/13

Rekonsiliasi sampai dengan penandatanganan BAR dilaksanakan paling

lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir. Dalam

hal tanggal 10 hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada

hari kerja sebelumnya; BAR yang telah ditandatangani disampaikan oleh UAKPA dan UAKPA BUN

kepada UAPPA-W atau UAPPA-E1.

UAKPA dan UAKPA BUN yang tidak atau terlambat melakukan rekonsiliasi

dikenakan sanksi administratif.

REKONSILIASI TINGKAT UAKPA DAN UAKPA BUN

DENGAN UAKBUN-D/KPPN


7/13

Pengenaan sanksi dilaksakan oleh KPPN dengan menerbitkan Surat Pemberitahuaan

Pengenaan Sanksi (SP2S) kepada UAKPA. Pelaksanaan sanksi oleh KPPN dilaksankan

dengan mengembalikan SPM yang telah diajukan oleh UAKPA atau Satuan Kerja.

Pengenaan sanksi atau pengembalian SPM dikecualikan terhadap SPM-LS belanja

pegawai,SPM LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian;

Pengenaan sanksi tidak membebaskan :

a. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN- D/KPPN;

b. UAPPA-W untuk melakukan rekonsilasi UAKKBUN-Kanwil Ditjen PBN;

c. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN Pusat.

Dalam hal UAKPA dan UAKPA BUN telah melaksanakan rekonsiliasi dengan

UAKBUN/D KPPN setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan Surat

Pemberitahuaan Pencabutan Pengenaan Saksi (SP3S) yang disampaikan kepada

Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan diterbitkan SP3S tersebut pemberian sanksi

dinyatakan tidak berlaku;

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

SANKSI


8/13

Rekonsiliasi Pagu Belanja;

Rekonsiliasi Belanja;

Rekonsiliasi Pengembalian Belanja;

Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Bukan Pajak;

Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Bukan Pajak;

Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak;

Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Pajak;

Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Pajak ( mengikuti peraturan yang

berlaku );

Rekonsiliasi Pengembalian Penerimaan Pajak;

Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan.

Elemen-elemen yang direkonsiliasi


9/13

Penerbitan BAR oleh KPPN selaku UAKBUN-D diatur sebagai berikut :

Apabila data SAI dan SAU sama maka diterbitkan BAR;

Apabila data SAI dan SAU berbeda, dimana perbedaan disebabkan kesalahan data

SAU maka BAR tetap diterbitkan. Atas perbedaan tersebut dijelaskan secara

memadai di dalam BAR dan KPPN harus segera memperbaiki data SAU;

Dalam hal terjadi perbedaan yang disebabkan kesalahan data SAI atau Satker , maka

kesalahan tersebut harus dilakukan perbaikan berdasarkan Laporan Hasil

Rekonsiliasi (LHR),setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan rekonsiliasi ulang dan

baru di terbitkan BAR;

Apabila perbedaan data tersebut disebabkan kesalahan data SAU yang diakibatkan

oleh sistem seperti setoran SSBP atau SSPB di bank persepsi bukan mitra kerja

KPPN, maka dapat diterbitkan BAR setelah KPPN melakukan konfirmasi atas setoran

dimaksud . Atas perbedaan tersebut dijelaskan secara memadai di dalam BAR;

BAR dan dokumen pendukung terkait dibuat 2(dua) rangkap, 1 (satu) rangkap

dikirim ke satker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan.

Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi ( BAR )


10/13

DAFTAR PERMASALAHAN REKONSILIASI PADA MASA PILOTING SPAN

NO Uraian Permasalahan Solusi Keterangan

1 Rekonsiliasi dengan satker gagal karenakeluar notifikasi "data tidak sama dengannama file/data tidak standart.

Satker harus menggunakan aplikasi SAKPA dan update referensiterbaru versi 14.0.1 tanggal 30 Januari 2014 di website

www.perbendaharaan.go.id.

2Setoran SSBP dan SSPB melalui Bank

Persepsi pada Laporan Hasil Rekonsiliasi

elemen rekonsiliasi PNBP dan pengembalian

belanja masih menunjukkan data tidak

sama .

Cek kode satker di hasil cetakan validasi dariBank / Pos . Pastikan

kode satker sudah sama dengan kode satker pada dokumen

sumber setoran SSPB dan SSBP . Apabila tidak sama secepatnya

dilakukan koreksi ke KPPN.

3Estimasi pendapatan pada Laporan Hasil

Rekonsiliasi elemen estimasi pendapatan

dan BAR tercantum nilai nol atau tidak ada

transaksi sedangkan satker sudah

merekam di aplikasi SAKPA .

Masih dilakukan Update SPAN

4Pada Laporan Hasil Rekonsiliasi elemen

pengembalian belanja, SAI mencatat ada

transaksi sedangkan pada SiAP tidak ada

transaksi atau pada SiAP mencatat nilai

bersih pada jenis rekonsiliasi belanja

Pada SPAN terdapat 2 model pencatatan terkait pengembalian belanja

melalui potongan SPM, model tersebut Antara lain:

1. Apabila akun belanja tersebut terdapat di dua sisi pada SPM

(pengeluaran dan potongan), maka SPAN akan mencatat sebagai nilai

bersih pada jenis rekonsiliasi belanja;

2. Apabila akun belanja tersebut hanya ada di sisi potongan SPM, maka

nilai tersebut akan muncul di belanja dengan nilai minus. pada waktu

rekonsiliasi, perbedaaan ini dapat diterima dengan penjelasan.
http://www.perbendaharaan.go.id/http://www.perbendaharaan.go.id/http://www.perbendaharaan.go.id/http://www.perbendaharaan.go.id/http://www.perbendaharaan.go.id/http://www.perbendaharaan.go.id/http://www.perbendaharaan.go.id/http://www.perbendaharaan.go.id/


11/13


5Terjadi selisih pada Laporan Hasil

Rekonsiliasi ketika satker melakukan

koreksi SPM, misal nya transaksi Februari

dilakukan koreksi setelah bulan Februari

Selisih ini bisa di abaikan, setelah memastikan bahwa selisih ini memang

disebabkan oleh koreksi .Hal ini disebabkan tanggal koreksi SPM di SPAN

mengacu pada tanggal sistem (sys date). Contoh ada transaksi Februari,

dilakukan koreksi pada bulan April . Maka ketika dilakukan rekonsiliasi

periode April akan muncul transaksi koreksi atas bulan Februari.

6Cara pengisian nomor SP2D yang berasal

dari SPAN (17 digit) sedangkan pada

aplikasi SPM nomor SP2D yang disediaan

masih 7 digit.

Permasalahan ini terjadi apabila satker melakukan perekaman data

transaksi SPM pada SAKPA dengan cara mengcopy data SPM dari

Aplikasi SPM. Untuk menyiasati permasalahan tersebut, maka satker

cukup merekam 7 digit nomor SP2D di Aplikasi SPM kemudian dilakukan

perubahan nomor SP2D pada Aplikasi SAKPA.

7Laporan Hasil rekonsiliasi elemen

peneriman pajak dan PNBP atau

pengembalian belanja menunjukkan

perbedaan antara SAI dan SiAP pada SAI

tercatat transaksi sedangkan pada SPAN

berbeda.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ditemukan

perbedaa :

a) Apabila setoran dilakukan di bank bukan mitra persepsi KPPN yang

menggunakan SPAN, maka perbedaan tersebut harus dibuktikan dengan

bukti setor yang Sudah dikonfirmasi .

-b) Apabila setoran tersebut dilakukan di bank mitra persepsi KPPN maka

harus dilakukan pengecekan. Untuk melacak perbedaan tersebut caranya

cek kode satker pada cetakan validasi atas setoran dari Bank/Pos. Apabila

ternyata kode satker berisi ZZZ034 atau tidak sesuai dengan kode satker

pada dokumen sumber SSBP dan SSPB maka secepatnya lakukan koreksike KPPN.

8Terdapat selisih tanggal dokumen DIPA

pada Laporan Hasil Rekonsiliasi elemen

rekonsiliasi Pagu Belanja.

Saat satker mengisikan tanggal dokumen DIPA di SAKPA menggunakan

tanggal SP DIPA (misalkan : 05-12-2013) dan tanggal buku 01-01-2014.

Tanggal dokumen DIPA pada SPAN terisi berdasarkan tanggal

createaccounting yang dilakukan DJA ke SPAN (misalkan : 17-01-2014),

sehingga ketika dilakukan rekonsiliasi terdapat selisih/perbedaan tanggal

dokumen. Perbedaan tanggal dokumen DIPA di SAKPA dan SPAN ini

dapat diabaikan


12/13


9Terdapat Perbedaan Laporan Hasil

Rekonsiliasi elemen pagu Belanja yang

disebabkan Revisi POK . tidak mengupdate

data SPAN

Pada BAR Diberikan catatan bahwa perbedaa n rekonsiliasi pagu belanja

karena revisi POK.

10SP2D yang sudah di void( SP2D yang

dibatalkan dan diterbitatkan SP2d baru )

sehinga sering terjadi perbedaan

rekonsiliasi misalkan SP2D bulan Februari

dibatalkan dan diterbitkan SP2D baru bulan

Maret.

Apabila terjadi Void SP2D maka tanggal dan nomor SP2D yang digunakan

adalah SP2D yang terkhir .

11Terdapatn perbedaan tanggal dan bulan

dokumen DIPA pada Laporan Hasil

Rekonsiliasi elemen rekonsiliasi pagu

belanja misalkan SP DIPA revisi satker

tanggal 27-02-2014 dan tanggal

createaccounting DIPA dari DJA ke SPAN

adalah tanggal 03-03-2014, maka

perbedaan ini akan muncul saat melakukan

rekonsiliasi periode Februari dan Maret

(satker sudah mencatat revisi pada bulan

Februari sedangkan SPAN baru mencatat

revisi di bulan Maret).

Perbedaan tanggal dan bulan dokumen DIPA yang terjadi dapat di

abaikan dengan catatan BAR bulan Februari dan Maret diberi tambahan

catatan atas selisih tanggal dan bulan dokumen DIPA yang terjadi.


13/13

Terima KasihMohon Masukan, Kritik, dan Saran-Saran

KPPN KEDIRI
http://www.span.depkeu.go.id/http://www.span.depkeu.go.id/

Sos Pmk 210 Rekonsiliasi

Documents

Transcript of Sos Pmk 210 Rekonsiliasi